Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Personil
Home Profil Instansi Dasar Hukum

PENDATAAN BARANG INVENTARIS

PENDATAAN BARANG INVENTARIS DILMIL II-11 YOGYAKARTA   Pada tanggal 18 Oktober 2017 Kadilmil I...

PENGARAHAN KADILMIL (MA)

PENGARAHAN KADILMIL II-11 YOGYAKARTA   Pada kesempatan jam komandan hari Rabu tanggal 18 Oktober...

PEMBAHASAN HASIL EXSAMINASI

PEMBAHASAN HASIL EXSAMINASI PUTUSAN DILMIL II-11 YOGYAKARTA   Pada hari Senin tanggal 09 Oktober...

RAPAT KOORDINASI KEDATANGAN KETUA MARI

RAPAT KOORDINASI KUNJUNGAN KETUA MARI   Hasil rapat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan selur...

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA   Pada tanggal 2 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Milit...

  • PENDATAAN BARANG INVENTARIS

    Monday, 23 October 2017 02:52
  • PENGARAHAN KADILMIL (MA)

    Thursday, 19 October 2017 02:20
  • PEMBAHASAN HASIL EXSAMINASI

    Tuesday, 10 October 2017 04:50
  • RAPAT KOORDINASI KEDATANGAN KETUA MARI

    Tuesday, 10 October 2017 04:42
  • UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

    Monday, 02 October 2017 03:27
Selamat datang di website Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dasar Hukum Dilmil

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Militer :

  • UU No.5 tahun 1950 jo UU No.22 PNPS tahun 1965 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan.
  • UU No.6 tahun 1950 jo UU No.1 Drt tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan.
  • UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No.KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.
  • Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI.
  • UU No.2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
  • UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  • UU No. 48 tahun 2009, Tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2004, Tentang kekuasaan Kehakiman

Sumber: www.dilmilti-jakarta.go.id