img_head
KEGIATAN

ANGGOTA DILMIL II-11 YOGYAKARTA NONTON BARENG SAMBUTAN KETUA MARI DALAM RANGKA PERESMIAN 85 OPERASIONAL PENGADILAN SELURUH INDONESIA

Okt25

Konten : berita Kegiatan
Telah dibaca : 557 Kali

     Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris MARI Nomor : 9 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengdilan Baru, Kepala Pengadilan Militer II-11 beserta anggota menyaksikan siaran langsung peresmian pengadilan baru oleh Ketua MARI. Mengawali sambutan Ketua MARI dalam peresmian 85 gedung pengadilan sebagai bentuk rasa berduka keluarga besar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya atas musibah yang terjadi gemba bumi dan tsunami di wilayah sulawesi tengah khususnya kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong. Ketua Mahkamah Agung RI memimpin doa bersama untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di sulawesi tengah. Peresmian 85 pengadilan merupakan momentum penting bagi perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan bagian dari upaya untuk mempermudah akses bagi masyarakat pencari keadilan.

           Peresmian 85 Pengadilan yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud propinsi Sulawesi Utara. Adapun Pengadilan yang diresmikan tersebut antara lain 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syariah dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diresmikannya 85 Pengadilan yang notabene terletak di daerah geografis yang jauh dari ibukota Kabupaten, diharapkan Pengadilan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di daerah pinggiran/pelosok/terluar.Dalam acara peresmian tersebut selain di hadiri Ketua Mahkamah Agung RI juga dihadiri oleh beberapa Hakim agung, Sekretaris MA dan Para Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan setempat.

       Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan di daerah-daerah perbatasan dengan pengembagan pusat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan memacu tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah perbatasan yang selama ini diangggap daerah yang terpinggirkan.Interaksi sosial dan ekonomi sebagai dampak berkembangnya daerah perbatasan ini juga tidak akan lepas dari adanya gesekan-gesekan sosial yang berpotensi menjadi maslah dalam ranah hukum.Dalam konteks demikian lembaga formal untuk menyelesaikan sengketa, seperti lembaga peradilan menjadi sebuah kebutuhan agar ketertiban di wilayah perbatasan tetap terjaga dan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan tanpa mengalami kendala.Strategi nasional akses terhadap keadilan tahun 2009 yang dipertajam melalui strategi tahun 2016-2019 menekankan terpenuhinya hak-hak dasar sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal tentang hak-hak asasi manusia yang kesemuanya akan menjadi akses bagi semua warga negara.

          Bahwa sistem hukum dapat/bisa diakses oleh setiap orang dari berbagai kalangan keputusan yang adil. Lembaga peradilan sebagai bagian-bagian dari struktur hukum yang yang merupakan salah satu elemen dalam sistem hukum memiliki peran stategis dalam pemenuhan hak-hak dasar yang kesemuanya akan menjadi akses setiap warga negara. Dalam strategi nasional akses terhadap keadilan utamanya hak atas pengakuan, mengingat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Oleh karenanya lembaga peradilan harus menjadi lembaga yang dapat diakses oleh semua orang dari semua kalangan di wilayah manapun itu untuk mewujudkan akses terhadap keadilan. Terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk mendirikan gedung pengadilan disuatu daerah yang mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

         Di akhir pidatonya Ketua Mahkamah Agung RI berpesan agar menjadikan momen bersejarah ini sebagai momentum untuk mewujudkan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta agar forum komunikasi bisa bersama-sama merawat dan menjunjung kehormatan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Tidak lupa disampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah kebupaten/kota melonguane yang menjadi tuan rumah peresmian 85 pengadilan di seluruh indonesia ini.

 

  • Galeri