Tersedia Setiap Saat

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat

Umum

Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan

Informasi lain

1. tidak termasuk kategori Informasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X

2. telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/ atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Daftar Informasi Publik

1. nomor

2. ringkasan isi Informasi

3. pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai Informasi

4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

5. waktu dan tempat pembuatan lnformasi

6. bentuk Informasi yang tersedia

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Daftar Informasi yang tidak boleh memuat Informasi yang dikecualikan

1. –

Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

1.Pedoman Pengelolaan Organisasi,

2. Pedoman Pengelolaan Administrasi

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

4. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan

5. Profil hakim dan aparatur Pengadilan

6. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan

7. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

8. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

9. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia

10. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja

Informasi tentang Perkara

lnformasi dalam register perkara

Data statistik perkara

1.Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara

Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan

Laporan penggunaan biaya perkara

1. Persyaratan permintaan informasi

2. Tata cara memperoleh pelayanan informasi

3. tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi

4. tata cara sengketa informasi

5. nama dan nomor kontak layanan informasi

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadila:i tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP

1. Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma

2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya

1. nama program dan kegiatan

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi

3. target dan/ atau capaian program dan kegia:an

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. DIPA

6. RKAKL

7. Rencana Kerja Anggaran

Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)

1.Rencana Strategis

7. Laporan Kunerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

3. Program Kerja Tahunan (PKT)

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

5. Perjanjian Kinerja

6. Rencana Aksi

Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan

1. Rencana Realisasi Anggaran (RLA) (01)

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (01)

3. Rencana Realisasi Anggran (RLA) (05)

4.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (05)

5. Neraca Laporan Kas (01)

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (01)

7. Neraca Laporan Kas (o5)

8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (o5)

lnisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan

1. nama program dan kegiatan

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi

3. target dan/ atau capaian program dan kegia:an

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. DIPA

6. RKAKL

7. Rencana Kerja Anggaran

Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain

1.Rencana Strategis

7. Laporan Kunerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

3. Program Kerja Tahunan (PKT)

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

5. Perjanjian Kinerja

6. Rencana Aksi

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

1. Rencana Realisasi Anggaran (RLA) (01)

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (01)

3. Rencana Realisasi Anggran (RLA) (05)

4.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (05)

5. Neraca Laporan Kas (01)

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (01)

7. Neraca Laporan Kas (o5)

8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (o5)

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan

1. nama program dan kegiatan

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi

3. target dan/ atau capaian program dan kegia:an

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. DIPA

6. RKAKL

7. Rencana Kerja Anggaran

Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan

1.Rencana Strategis

7. Laporan Kunerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

3. Program Kerja Tahunan (PKT)

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

5. Perjanjian Kinerja

6. Rencana Aksi

Profil hakim dan aparatur Pengadilan

1. Rencana Realisasi Anggaran (RLA) (01)

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (01)

3. Rencana Realisasi Anggran (RLA) (05)

4.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (05)

5. Neraca Laporan Kas (01)

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (01)

7. Neraca Laporan Kas (o5)

8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (o5)

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan.

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja

1. Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa
1	Pidana Kejahatan	46	39	7
2	Pidana Pelanggaran	1	1	0

Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta