YURIDIKSI PERADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun sejak pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, saat ini sejak tahun 2004 Indonesia sudah memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial […]

MENGENAL SISTEM MERIT ASN

SISTEM MERIT ASN Apa itu merit sistem atau sistem merit Apartur Sipil Negara (ASN)? Mungkin kalimat ini terdengar masih asing di telinga kita para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mari kita bahas sedikit banyak tentang sistem merit ASN. Sistem merit merupakan salah […]

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTRIAN/LEMBAGA

Keuangan satuan kerja (satker) adalah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan. Pengelolaan ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan yang harus akuntabel dan transparan. Tantangan dalam pengelolaan satker antara lain keterlambatan penyerapan anggaran dan kesalahan administrasi, sementara solusi yang diterapkan adalah digitalisasi […]

PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71 KUHP

Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana harus menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Penerapan pidana menjadi kompleks apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana lebih dari satu atau dikenal sebagai perbarengan (concursus). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur mengenai penghitungan pidana dalam perkara perbarengan (concursus) yang diadili sekaligus yaitu pada Pasal 65 dan Pasal 66 […]