HUKUM PERANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO

Perang merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari sejarah hubungan internasional. Dalam konflik bersenjata, penggunaan kekuatan militer sering menimbulkan penderitaan besar bagi manusia, baik bagi kombatan maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, masyarakat internasional mengembangkan seperangkat aturan yang dikenal sebagai hukum perang atau hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum […]

Memprediksi Risiko di Masa Depan

Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dekat-dekat ini, bukan? Apakah akan ada oknum peradilan yang terkena OTT lagi? Atau lembar tanda tangan yang dipalsukan? Atau keuangan perkara yang terselip? Ini semua adalah misteri risiko yang harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Adapun bentuk risiko di lembaga peradilan meliputi risiko finansial, reputasi dan operasional. Risiko […]

TITIAN PANJANG PENGABDIAN PRAJURIT SETIA HINGGA AKHIR

Pengabdian seorang Prajurit hingga akhir merupakan harapan dan cita-cita semua Prajurit TNI di manapun bertugas dan berada untuk bisa nenikmati masa purna bhakti dengan keluarga tercinta setelah sekian lama selama bertugas tidak jarang meninggalkan keluarga tercinta demi pengabdian kepada Bangsa dan Negara, jalan panjang pengabdian Prajurit tidak semudah yang dibayangkan banyak halangan dan rintangan yang […]

YURIDIKSI PERADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun sejak pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, saat ini sejak tahun 2004 Indonesia sudah memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial […]

MENGENAL SISTEM MERIT ASN

SISTEM MERIT ASN Apa itu merit sistem atau sistem merit Apartur Sipil Negara (ASN)? Mungkin kalimat ini terdengar masih asing di telinga kita para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mari kita bahas sedikit banyak tentang sistem merit ASN. Sistem merit merupakan salah […]

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTRIAN/LEMBAGA

Keuangan satuan kerja (satker) adalah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan. Pengelolaan ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan yang harus akuntabel dan transparan. Tantangan dalam pengelolaan satker antara lain keterlambatan penyerapan anggaran dan kesalahan administrasi, sementara solusi yang diterapkan adalah digitalisasi […]

PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71 KUHP

Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana harus menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Penerapan pidana menjadi kompleks apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana lebih dari satu atau dikenal sebagai perbarengan (concursus). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur mengenai penghitungan pidana dalam perkara perbarengan (concursus) yang diadili sekaligus yaitu pada Pasal 65 dan Pasal 66 […]

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN CALON HAKIM MILITER DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat Program dalam pembentukan Hakim yang professional dan berintegritas dalam satu wadah yaitu Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu 4 (empat) lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang di gembleng di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. Program […]

“TNI NETRAL, BIROKRASI KUAT”

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan […]

PENCANANGAN & PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DILMIL II-11 YOGYAKARTA

Di negara dengan budaya kekerabatan yang kuat seperti Indonesia, terkadang sulit bagi kita untuk membedakan hadiah suap dan persahabatan. Jika kami menolak suap saat mereka mengatakan itu adalah hadiah pertemanan, kami akan dicap sebagai orang yang tidak beradab dan tidak berbudaya. Karena itu, kita perlu definisi, regulasi, dan batasan yang jelas untuk menghindari hal-hal semacam […]